Tanggal yang dipilih untuk menjadi hari lahir Kalurahan Purwobinangun adalah 19 April 1948. Pemilihan tanggal ini didasarkan pada “akta kelahiran” kalurahan yang tercantum dalam Maklumat Pemerintah Daerah Istimewa Negara Republik Indonesia Jogjakarta Nomor 5 Tahun 1948. Dengan demikian, maka setiap tanggal 19 April Pemerintah Kalurahan Purwobinangun memperingati hari jadi.

Sejarah pembentukan Kalurahan Purwobinangun tidak terlepas dari reorganisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kasultanan Yogyakarta. Sebagai bagian dari sistem ketatanegaraan yang merupakan kesatuan masyarakat hukum maka keberadaan sebuah Kalurahan harus dapat dilacak melalui kajian sejarah ketatanegaraan, kajian dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukannya. Oleh karena itu, sejarah Kalurahan Purwobinangun tidak akan pernah terlepas dari pembentukan Kabupaten Sleman dan Kecamatan Pakem itu sendiri.

Pelacakan atas dokumen peraturan perundang-undangan menjadi wajib dilakukan untuk dapat menggambarkan pembentukan sebuah kalurahan. Kajian bertemakan local history juga memerlukan dokumen pendukung lain seperti arsip pemerintah kalurahan ataupun arsip pribadi agar narasi yang disampaikan dapat menggambarkan kondisi setempat. Namun demikian, sampai dengan tulisan ini disusun belum didapatkan arsip pribadi maupun pemerintah kalurahan yang dapat digunakan untuk mendukung penulisan yang sedang dilakukan.

Fakta awal yang ditemukan menunjukkan bahwa pembentukan Kalurahan Purwobinangun terjadi pada masa revolusi fisik. Melihat terjadinya peristiwa pada masa revolusi fisik, maka metode oral history juga dapat digunakan untuk membantu merekonstruksinya. Pelaku sejarah ataupun saksi sejarah atas peristiwa pembentukan Kalurahan Purwobinangun kemungkinan besar masih ada sehingga dapat memberikan gambaran pembentukan kalurahan dari perspektif pelaku ataupun saksi.

Berdasarkan keterangan yang didapatkan dari berbagai sumber, diketahui peraturan perundang-undangan yang menunjukkan atau menjadi dasar keberadaan Kabupaten Sleman dan Kapanewon Pakem sebagai salah satu wilayah dari DIY, dokumen tersebut adalah:

1. Rijksblad No. 11/1916

Rijksblaad Van Djogyakarta No.11 bestuur Mataraman, Reorganisatie Vanhet Indlandsch der regenttschappen Sleman, Bantoel en Kalasan Pranatan Ven den Rijksbestuur der van 15 Mei 1916 ini membagi wilayah Kasultanan Yogyakarta (Mataram) ke dalam 3 Kabupaten, yakni Kalasan, Bantul, dan Sulaiman (yang kemudian disebut Sleman), dengan seorang bupati sebagai kepala wilayahnya. Secara hierarkis, Kabupaten membawahi distrik yang dikepalai seorang Panji, 66 Onderdistrik yang dikepalai oleh Asisten Panji, dan 521 Kalurahan yang dikepalai oleh Lurah. Rijksblad tersebut juga menyebutkan bahwa kabupaten Sulaiman terdiri dari 4 distrik yakni: Distrik Mlati (terdiri 5 onderdistrik dan 46 kalurahan), Distrik Klegoeng (terdiri 6 onderdistrik dan 52 kalurahan), Distrik Joemeneng (terdiri 6 onderdistrik dan 58 kalurahan), Distrik Godean (terdiri 8 onderdistrik dan 55 kalurahan).

Pada tahun yang sama, berturut-turut dikeluarkan Rijksblad No.12/1916, yang menempatkan Gunung Kidul sebagai kabupaten keempat wilayah Kasultanan Yogyakarta, Rijksblad No. 16/1916 yang mengatur keberadaan Kabupaten Kota, dan Rijksblad 21/1916 yang mengatur keberadaan Kabupaten Kulon Progo. Dengan demikian, pada tahun 1916 tersebut wilayah administratif Kasultanan Yogyakarta telah berkembang dari awalnya 3 kabupaten menjadi 6 Kabupaten.

2. Rijksblad No. 1/1927

Pada tahun 1927, dilakukan reorganisasi Pemerintahan Kasultanan Yogyakarta melalui Rijksblad No. 1/1927. Enam Kabupaten yang terdapat di wilayah kasultanan disederhanakan menjadi 4 kabupaten yakni: Kabupaten Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo dan Gunung Kidul. Dalam hal ini, Kabupaten Sleman mengalami penurunan status menjadi distrik Kabupaten Yogyakarta.

3. Rijksblad No. 13/1940

Rijksblad ini membagi wilayah kasultanan Yogyakarta tetap dalam 4 Kabupaten dengan pemampatan pada distrik masing-masing kabupaten. Riciannya adalah: Kabupaten Yogyakarta terdiri 2 (dua) distrik (Distrik Kota dan Distrik Sleman), Kabupaten Sleman yang terdiri 4 (empat) distrik, Kabupaten Kulon Progo terbagi 2 (dua) distrik, dan Kabupaten Gunung Kidul terbagi 3 (tiga) distrik.

4. Jogjakarta Koorei angka 2

Pada tanggal 8 April 1945 Sri Sultan Hamengkubuwono IX melakukan penataan kembali wilayah Kasultanan Yogyakarta melalui Jogjakarta Koorei angka 2 (dua). Dalam Koorei tersebut dinyatakan wilayah Kasultanan Yogyakarta dibagi menjadi lima Kabupaten yakni Kabupaten Kota Yogyakarta (Yogyakarta Syi), Kabupaten Sleman (Sleman Ken), Kabupaten Bantul (Bantul Ken), Kabupaten Gunung Kidul (Gunung Kidul Ken) dan Kabupaten Kulon Progo (Kulon Progo Ken). Penataan ini menempatkan Sleman kembali pada status semula, sebagai wilayah Kabupaten.

Jogjakarta Koorei angka 2 yang dikeluarkan pada tanggal 8 April 1945, menjadikan Sleman sebagai pemerintahan Kabupaten untuk kedua kalinya dengan KRT Pringgodiningrat sebagai bupati. Pada masa itu, wilayah Sleman membawahi 17 kapewon (Son) yang terdiri dari 258 kalurahan (Ku). Ibu kota kabupaten berada di wilayah utara, yang saat ini dikenal sebagai desa Triharjo (Kecamatan Sleman).

Kapanewon Pakem pada masa ini berstatus sebagai Kapanewon (Son) yang memiliki terdiri dari 16 Kalurahan (Ku), yaitu: Kalurahan Giriharjo; Kalurahan Tawangharjo; Kalurahan Cepet; Kalurahan Sembung; Kalurahan Cemoroharjo; Kalurahan Baratan; Kalurahan Bulus; Kalurahan Mangunan; Kalurahan Dero; Kalurahan Turgo; Kalurahan Wonogiri; Kalurahan Padasan; Kalurahan Pakem; Kalurahan Kaliurang; Kalurahan Pandanpuro; dan Kalurahan Purworejo.

Pada akhir Desember tahun 1945, diadakan reorganisasi pemerintah desa yang terkenal dengan istilah blengketan, yaitu penggabungan beberapa desa kecil menjadi satu desa yang cukup besar agar otonomi desa dapat dilaksanakan dengan biaya dari kas desa itu sendiri. Proses blengketan itu baru selesai pada tahun 1948. Di Kabupaten Sleman, semula terdiri atas 262 kelurahan dan setelah dilakukan blengketan menjadi menjadi 86 kalurahan. Hasil blengketan ini dikukuhkan bersama-sama dengan Kabupaten lain dengan Maklumat No 5/1948 pada tanggal 19 April 1948 tentang hal perubahan daerah-daerah kelurahan dan nama-namanya. Lurah dan perangkat kelurahan yang digabung atau diblengket diberhentikan.

Kalurahan Purwobinangun terbentuk dari penggabungan 4 kalurahan lama yang diblengket menjadi 1, yaitu: Sembung (nomor lama 78); Tjepet (nomor lama 77); Tawanghardja (nomor lama 75); dan Girihardja (nomor lama 74).

Pada awalnya, di Kapanewon Pakem terdapat 16 kalurahan, namun melalui Maklumat No 5/1948 tersebut membuatnya berubah menjadi 5 (lima) Kalurahan. Empat kalurahan lain hasil penggabungan kalurahan selain Purwobinangun yaitu:

1. Kalurahan Cemoroharjo, Baratan dan Bulus menjadi Kalurahan Candibinangun;
2. Kalurahan Mangunan, Dero dan Turgo menjadi Kalurahan Harjobinangun;
3. Kalurahan Wonogiri, Padasan dan Pakem menjadi Kalurahan Pakembinangun;
4. Kalurahan Kaliurang, Pandanpuro dan Purworejo menjadi Kalurahan Hargobinangun